Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus UPT Puskesmas Banyudono I)

Authors

  • Nita Cahyaningsih
  • Rukmini
  • M. Hasan Ma'ruf

DOI:

https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.99

Keywords:

Pengawasan , Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Populasi pada penelitian ini seluruh pegawai yang berada di wilayah Puskesmas Banyudono I, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dengan responden 50 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan program. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan, akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di UPT Puskesmas Banyudono I, Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Benawan, E. T. P., Saerang, D. P. E. & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 13(3): 72-79.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2020). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penjayian Laporan Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Jitmau, F., Kalangi, L. & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing: Goodwill, 8(1), 276-285.

Kurniawan, T. H., & Efendi, D. (2019). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(2), 1–19.

Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI 2003. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan BPKP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2019. Peraturan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, 8 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 297 Tahun 2018. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

Purnama & Nadirsyah. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 1(2), 1-15.

Simamora, H. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN.

Published

2024-02-28

How to Cite

Cahyaningsih, N., Rukmini, & Ma’ruf, M. H. (2024). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus UPT Puskesmas Banyudono I). Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 3(1), 449–455. https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.99